PEMERINTAH LIMA PULUH  KOTA – Pemerintah Provinsi Sumatera Barat menggelar rapat koordinasi (Rakor) strategis tingkat Provinsi guna membahas Tindak Lanjut Rekomendasi Hasil Pemeriksaan (TLRHP) dan Evaluasi Kinerja Perusahaan Daerah (Keruda) Semester I Tahun Anggaran 2026. Acara yang mempertemukan seluruh Inspektur serta jajaran direksi BUMD dari 19 kabupaten/kota se-Sumatera Barat ini berlangsung di Aula Gubernur, Kota Padang. (18/06/2026)

Rapat koordinasi ini dibuka langsung oleh Gubernur Sumatera Barat dan dihadiri oleh perwakilan Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Perwakilan Sumatera Barat, Kepala BPKP Perwakilan Sumatera Barat, para Sekretaris Daerah, serta Kepala OPD terkait dari seluruh wilayah Ranah Minang.

Dorong Komitmen 100% Penyelesaian Temuan BPK

Dalam sambutannya, Gubernur menekankan bahwa penyelesaian TLRHP merupakan cerminan komitmen kepala daerah dalam menjaga marwah tata kelola keuangan yang bersih. Sumatera Barat yang dikenal langganan meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) harus terus mempertahankan standar akuntabilitasnya di tahun 2026 ini.

"Penyelesaian temuan pemeriksaan ini tidak bisa ditawar. Saya meminta seluruh bupati dan wali kota melalui Inspektorat masing-masing untuk mengawal ketat progres TLRHP Semester I ini. Kita targetkan persentase penyelesaian se-Sumbar bisa menyentuh angka di atas 90% pada pertengahan tahun ini," ujar Gubernur.

Berdasarkan data yang dipaparkan oleh Inspektorat Provinsi Sumatera Barat, tren kepatuhan daerah dalam menindaklanjuti rekomendasi BPK terus meningkat. Meski demikian, sinkronisasi data aset daerah dan pengelolaan dana transfer masih menjadi catatan yang harus segera disinkronkan oleh beberapa pemerintah kabupaten/kota dalam waktu dekat.

Agenda kedua rakor berfokus pada bedah kinerja Perusahaan Daerah (Keruda) atau BUMD yang tersebar di wilayah se Sumatera Barat. Evaluasi Semester I 2026 ini menitikberatkan pada transformasi bisnis dan kontribusi nyata Keruda terhadap peningkatan Pendapatan Asli Daerah (PAD).